 |
| Foto: Dok. Kementerian ESDM |
Menitheadline | Purworejo– Pemerintah menaruh perhatian penuh atas terjadinya pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) di sejumlah daerah baru-baru ini. Menanggapi ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara tegas meminta manajemen PLN untuk segera mengambil langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Bahlil usai menghadiri prosesi penyalaan perdana bantuan pemasangan listrik baru di Dusun Krembeng, Desa Hadimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada Jumat (19/6).
"Saya mendengar informasi ada beberapa daerah terjadi pemadaman bergilir. Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman. Dengan kata lain segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN," ujar Bahlil.
Bahlil menekankan bahwa peran Kementerian ESDM berada pada wilayah regulasi, sementara operasional penuh di lapangan merupakan ranah PLN. Demi mempercepat penanganan, ia mengaku telah berkomunikasi langsung via telepon dengan Direktur Utama PLN untuk mendorong normalisasi sistem kelistrikan secepat mungkin.
Bantah Isu Krisis Bahan Bakar
Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM juga menepis anggapan bahwa gangguan listrik disebabkan oleh menipisnya pasokan bahan bakar pembangkit. Ia memaparkan data bahwa total kebutuhan batu bara PLN sebesar 154 juta ton telah diantisipasi dengan baik oleh pemerintah.
Melalui Dirjen Minerba, pemerintah telah memberikan penugasan kepada perusahaan batu bara nasional sebesar 180 hingga 190 juta ton, dengan 134 juta ton di antaranya sudah resmi dikontrak.
"Artinya tinggal sekitar 18 juta kan? Di mananya ada kekurangan. Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis dari manajemen logistik PLN," terang Bahlil meluruskan kabar yang beredar.
Pemerintah kembali menegaskan agar PLN memprioritaskan penyelesaian kendala teknis internal serta memperketat pengawasan operasional. Langkah ini dinilai krusial agar hak masyarakat untuk mendapatkan layanan listrik yang andal, aman, dan nyaman dapat segera terpenuhi secara merata di berbagai daerah.
Sumber: Kementerian ESDM
Social Footer